29 Desa di Aceh dan Sumut Hilang Akibat Bencana, Beberapa Menjadi Sungai

Bencana alam yang terjadi pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan yang parah di Aceh dan Sumatera Utara. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, melaporkan bahwa sebanyak 29 desa hilang akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dalam melakukan penanganan dan pemulihan.

Menurut data yang diumumkan Yandri, dari total 29 desa yang hilang, ada 21 desa di Aceh dan 8 desa di Sumatera Utara. Dalam beberapa kasus, desa-desa tersebut hilang karena tergerus aliran sungai yang berpindah akibat bencana tersebut. Penduduk desa, termasuk kepala desa dan perangkat lainnya, terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri dari dampak bencana yang menghancurkan ini.

Dengan adanya situasi darurat seperti ini, pemerintah bergerak cepat untuk melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah-langkah penanganan telah disiapkan melalui Keputusan Presiden yang menugaskan Menteri Dalam Negeri sebagai ketua satgas, untuk memastikan pemulihan berjalan dengan baik.

Data dan Fakta Mengenai Bencana di Tiga Provinsi

Banjir bandang dan longsor yang melanda tidak hanya mengakibatkan hilangnya desa, tetapi juga mempengaruhi kehidupan ribuan orang. Data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa ada 53 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut. Korban tewas akibat bencana mencapai 1.204 orang.

Dari laporan yang ada, Aceh Utara menjadi wilayah paling parah dengan 246 orang tewas. Di samping itu, lebih dari 111.800 orang harus mengungsi. Masih terdapat 140 orang yang dilaporkan hilang, menunjukkan dampak bencana yang begitu tragis.

Di tengah kesulitan ini, ada harapan bagi masyarakat terdampak untuk kembali lagi ke kehidupan normal. Namun untuk mencapai itu, pemulihan infrastruktur dan fasilitas dasar sangat diperlukan. Rumah yang rusak, sambungan air bersih, serta sarana pendidikan dan kesehatan harus diperbaiki demi menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat.

Langkah Pemulihan Pasca Bencana untuk Masyarakat

Pemerintah telah merencanakan berbagai langkah pemulihan untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak. Rencana tersebut mencakup pemetaan dan pemutakhiran data terkait desa terdampak, serta penyediaan lahan relokasi yang aman. Tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.

Rekonstruksi sarana dan prasarana dasar menjadi fokus utama, termasuk penyediaan rumah dan fasilitas publik. Selain itu, pemulihan ekonomi juga menjadi perhatian, dimana akan dibentuk desa tematik dan program-program untuk mendukung UMKM dan unit usaha desa. Hal ini penting agar masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Pemulihan sosial dan pemberdayaan masyarakat juga akan menjadi bagian dari rencana jangka panjang ini. Melalui pembentukan koperasi desa dan pasar desa, diharapkan masyarakat bisa saling mendukung satu sama lain dalam mengembalikan roda perekonomian yang sempat terhenti akibat bencana.

Pengamatan Terhadap Wilayah Terdampak dan Upaya Selanjutnya

Menteri Dalam Negeri melaporkan bahwa saat ini hanya satu kabupaten di Aceh yang sudah mulai kembali normal, yaitu Kabupaten Aceh Besar. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak wilayah lain masih membutuhkan perhatian serius dalam proses pemulihan. Terdapat beberapa daerah pegunungan yang masih menghadapi masalah mendasar pasca bencana, seperti jalan yang rusak dan jembatan yang putus.

Sejumlah daerah lain seperti Bener Meriah dan Gayo Lues juga harus segera mendapatkan bantuan untuk memperbaiki infrastruktur yang hilang. Untuk memfasilitasi transportasi, jalan alternatif pun diwajibkan untuk diperbaiki agar masyarakat bisa mengakses layanan yang dibutuhkan. Penanganan batuan longsor dan pembangunan jembatan sementara menjadi sangat penting untuk mempersingkat waktu pemulihan.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak sembilan kabupaten/kota di Aceh telah menunjukkan tanda-tanda menuju normal. Namun upaya tersebut belum mencakup seluruh wilayah, dan masih dibutuhkan kerja keras serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi dampak bencana ini.